Selasa, 02 Februari 2016

INFORMASI TERBARU " PGRI : GERAKAN AKSI MOGOK NASIONAL PADA TANGGAL 10-11 FEBRUARI 2016 "

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat sore dan salam sejahtera untuk rekan-rekan honorer seluruh indonesia....
pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang isi surat PGRI pusat terkait aksi honorer yang akan dijadwalkan pada 10-11 februari 2016.
berikut adalah suratnya : 






petikan surat : 

- Menteri pan RB pada tanggal 15 september 2015 telah berjanji mengabulkan 10 tuntutan dan salah satunyaakan mengangkat tenaga honorer K2 menjadi pns  secara bertahap pada 2016 s.d. 2019 . pada rapat kerja denga komisi II DPRRI menyatakan tidak akan mengangkat tenaga honorer K2 karena payung hukum dan anggaranya tidak ada.

- berkenaan dengan hal itu guru honorer akan menyelenggarakan aksi akbar pada tgl 10 dan 11 februari 2016 , kami minta agar semua pengurus PGRI disemua tingkat memberikan bantuan dan dukungan agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar...


Demikian informasi terbaru yang dapat saya berikan...
semoga bermanfaat untuk kita semua....








JADWAL UJI KOMPETENSI TERHADAP SELURUH TENAGA HONORER

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua...
mari simak informasi terbaru berikut ini....

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Siak, Lukman merencanakan melakukan uji kompetensi terhadap seluruh tenaga honorer.


Bahkan, Lukman sudah menyampaikan rencana tersebut kepada komisi I DPRD Siak dalam hearing, Selasa (2/2/2016). Rencana itu bakal dilaksanakan pada bulan Februari 2016 ini juga.

Lukman menerangkan, tenaga honorer di pemerintah daerah saat ini sebanyak 2.645 orang. Sedangkan data honorer di masing-masing kecamatan 284 orang. Sedangkan Buruh Harian Lepas ( BHL) ditaksir mencapai 1.000 orang.

Sedangkan honorer guru disekolah belum dapat data pastinya. Uji kompetensi itu bertujuan mengembalikan tenaga honorer untuk bekerja sesuai bidangnya.

"Sehingga tidak ada lagi tenaga teknis bekerja di bagian sosial atau sebaliknya. Tidak ada lagi guru fisika mengajar bahasa inggris dan sejenisnya," kata Lukman.(*)



Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan ....
semoga bermanfaat.......

PENTING " ABSENSI GURU TERBARU , 5 X ABSEN DANA SERTIFIKASI DI SETOP "

PENTING " ABSENSI GURU TERBARU , 5 X ABSEN DANA SERTIFIKASI DI SETOP "

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua......
mari simak informasi terbaru berikut ini.....

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kab. Cirebon, Asdullah Anwar, akan bertindak tegas terhadap guru yang dianggap tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya, tindakan tegas ini berupa pencabutan dana sertifikasi yang diterima guru bersangkutan.


“Kedepan, ada aturan dari Kementrian Pendidikan yang mana dalam aturan itu disebutkan dalam jangka 3-5 hari guru tidak masuk untuk mengajar dengan alasan yang tidak jelas maka tunjangan sertifikasi yang diberikan pada bulan tersebut harus diberhentikan,” ujar Asdullah Anwar, saat ditemui awak media. 

Dikatakan Asdullah, tidak diberikan tunjangan setifikasi kepada guru yang dianggap melakukan tindakan indisipliner itu dilakanan pada bulan dilakuakannya pelanggaran, akan tetapi kalau guru itu tidak melakukan tindakan pelanggaran indisipliner pada bulan berikutknya, maka tunjangan sertifikasi akan diberikan seperti biasanya.

“Sejuah ini aturan ini sebenarnya sudah dijalankan, dan tunjangan sertifikasi tidak diberikan sama sekali kepada guru yang dianggap melakukan pelanggaran disiplin, yakni dengan tidak masuk untuk mengajar selama 3-5 hari tanpa keterangan yang jelas,” katanya.

Dengan adanya aturan ini, menurut Asdullah, diharapkan bisa mendidik para guru, agar bisa lebih disiplin dan tidak seenaknya sendri, karena dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk belanja paegawai dan tenaga pendidikan sekarang ini sudah mencapai Rp 800 M, belum lagi dari tunjangan sertifikasi yang jumlahnya mencapai Rp 500 M.

“Selain gaji dan tunjangan sertifiaksi ini, guru juga mendapatkan gaji 13 dan secara tingkat kesejahteraan saya rasa sudah sangat cukup, karena cukup tidaknya pendapatan itu kan tergantung dari individu masing-masing,” terangnya.

Asdullah juga menghimbau kepada para guru dan kepala sekolah agar terus meningkatkan kualitas dan juga rasa tanggung jawabnya masing-masing, jangan sampai guru enak tidur dikelas sedangkan muridnya disuruh belajar sendiri atau juga kepala sekolah yang sering tidak ada ditempat.

“Saya tegaskan kepala sekolah harus memiliki keteladanan dan jiwa kompetnsi yang tinggi,” tendasanya.



Demikian informasi terbaru yang dapat saya berikan....
semoga bermanfaat.......





KRITERIA DAN SYARAT TERBARU PENERIMA INSENTIF PUSAT

KRITERIA DAN SYARAT TERBARU PENERIMA INSENTIF PUSAT


ASALAMU'ALAIKUM WR.WB. selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua....
mari simak informasi terbaru berikut ini.....

Beberapa hari yang lalu laman info Guru berbagi berita mengenai adanya perubahan nama tunjangan fungsional menjadi insentif guru. Pada dasarnya kedua istilah tersebut sama saja. Namun karena masa berlakunya pemberian subsidi tunjangan fungsional tersebut sudah habis sesuai PP 75 tahun 2008, maka namanya diganti. hehehe. Dan tahun ini kuota guru penerima akan ditambah, ini jika dibandingkan dengan penerima tunjangan fungsional 2015 yang lalu. 




Yah langsung saja tidak usah jauh jauh dari judul, berikut syarat-syarat guru yang berhak menerima insentif guru dari pusat tersebut: 
syarat penerima tunjangan insentif guru non pns dari pusat


syarat penerima tunjangan insentif guru non pns dari pusat :

Ini Syarat Guru Penerima Insentif Pusat :
1. Guru tetap non PNS yang diselnggarakan pemerintah/ pemda dan atau masyarakat dan belum memiliki sertifikkat pendidik
2. Berpendidikan minimal S1/DIV kecuali di daerah khusus.
3. Bagi guru bantu minimal berpendidikan D2 dan memiliki NIGB
4. Terdata dalam dapodik baik itu dapodik PAUD DIKMAS, Dapodikdas, maupun Dapodikmen
5. Memiliki NUPTK
6. Beban kerja minimal 24 jam pelajaran
7. Diutamakan guru yang mengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dibuktikan dengan surat keterangan Kepsek dan diverifikasi Disdik Kab/kota. 
8. Diutamakan bagi guru yang memiliki masa kerja pengabdian minimal 10 tahun.



Demikian informasi terbaru yang dapat saya berikan...
semoga bermanfaaat......




Senin, 01 Februari 2016

TERBARU " PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENONAKTIFAN DAN PENERBITAN NUPTK TERBARU 2016

TERBARU " PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENONAKTIFAN DAN PENERBITAN NUPTK TERBARU 2016

Asalamu'alaikum wr.wb. selamat sore dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh ndonesia....
mari simak informasi terbaru berikut ini....

NUPTK adalah singkatan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan. NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat tetap karena NUPTK yang dimiliki seorang PTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar , perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya.


NUPTK adalah syarat mutlak bagi Guru dan Tenaga Kependidikan baik pada satuan pendidikan formal maupun non formal untuk mendapatkan semua layanan atau program dan kegiatan pada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, maka kami berharap penerbitan NUPTK di tahun 2016 dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dan berdasarkan surat pemberitahuan yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 14652/B.B2/PR/2015 tentang : Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal di Tahun 2016

Dimana dalam isi surat pemberitahuan tersebut berisi diantaranya adalah sebagai berikut
Program dan kegiatan di Iingkungan Direktorat lenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2016 menggunakan Oapodik Guru dan Tenaga Kependidikan yang terintegrasi dengan Oapodik yang dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (POSPK),Ditjen Dikdasmen dan Ditjen PAUD dan DIKMAS.

Sesuai hasil kesepakatan rapat sebelumnya, penerbitan NUPTK akan menjadi tugas dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (POSPK)dengan tetap berkoordlnasi kepada Tim Dapodik Unit Utama yang akan dilaksanakan mulai tahun 2016.

Adapun syarat dan ketentuan penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut
1. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada jenjang TK, SO, SMP, SMA, SMK, PLB
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Non Formal (KB/TPA/SPS,PKBM/TBM, Kursus,dan UPT)
3. Guru PNS/CPNS,Pengawas PNS, dan Guru bukan PNS
d. Pendidlk dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Non Formal PNS/CPNS dan bukan PNS
4. S-1/04 dari lPTK/PTN yang memiliki prod! terakreditasi atau dari LPTK/PTS yang terakreditasi Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah Januari 2006
5. Guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam dapodik Dikdasmen dan PaudDikmas dengan ketentuan; 
a) Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTKoleh PDSPK, 2) Kandidat guru dan tenaga kependidikan penerima NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (meng-upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK:
1) Guru dan tenaga kependidikan PNS, SK CPNS/PNS + SK Penugasan dari Dinas Pendidikan
2) Guru dan tenaga kependidikan non PNS, (di sekolah negerl: SKPengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur dan di sekolah swasta: SKPengangkatan GTYselama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SKtidak berlaku surut).
6. Guru yang aktif tidak dalam dapodik (Guru Kemenag)
a. Diajukkan oleh operator Disdik melalui aplikasi verval GTK
b. Belum memiliki NUPTKmelalui proses verval GTKoleh PDSPK
c. Kandidat guru penerima NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (meng- upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK:
1) Guru PNS,SKCPNS/PNS+ SKPenugasandari Disdik
2) Guru nonPNS,( di sekolah negeri: SKPengangkatan dari BupatijWalikota/Gubernur dan di sekolah swasta: SKPengangkatan GTYselama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut)
h. Diverifikasi dokumen persyaratannya oleh Disdik Kab/Kota, Ditjen GTK sesuai kebijakan yang ada.

Adapun persyaratan dan ketentuan penonaktifan NUPTKadalah sebagai berikut:
1. Guru Kemendikbud
mengajukan surat penonaktifan NUPTK ke Disdik dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Sekolah;
Operator Disdik melalui aplikasi verval GTK mengajukan penonaktifan NUPTKdengan memindai (meng- upload) dokumen penonaktifan dari: guru ybs, surat pengantar Kepsek, Surat Persetujuan dari Disdik

2. Guru Kemenag
mengajukan surat penonaktifan NUPTK ke disdik dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Madrasah dan surat persetujuan dari Kanwil Kemenag;
Operator Disdik melalui aplikasi verval PTK mengajukan penonaktifan NUPTKdengan memindai (meng- upload) dokumen penonaktifan dari: guru ybs, surat pengantar Kepala Madrasah, Surat Persetujuan dari Kanwil Kemenag dan Surat Persetujuan dari Disdik



Demikian informasi terbaru yang dapat saya berikan....
semoga bermanfaat.....