DPRD Garut minta verifikasi PNS yang pakai ijasah palsu

DPRD Garut minta verifikasi PNS yang pakai ijasah palsu
Maraknya penjualan ijasah palsu, membuat Komisi A DPRD Garut, Jawa Barat meminta Pemkab setempat mengambil langkah-langkah antisipasi. Badan Kepegawaian Daerah Garut diminta untuk melakukan verifikasi dokumen PNS yang diduga mendapatkan ijazah palsu dari universitas bodong.

“Kami meminta BKD Garut, untuk segera memverifikasi ijasah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) langsung ke Universitas dimana ijasah tersebut dikeluarkan,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Garut, Dadang Sudrajat, saat dihubungi melalui pesawat telponnya, Rabu (27/5/2015).

Baca juga : BKD Jombang belum temukan ada PNS di wilayahnya yang gunakan ijasah palsu

Hal ini juga sudah disampaikan setiap rapat kerja dengan BKD Garut. Bahkan pihaknya telah meminta hasil laporan terkait verifikasi ijasah yang digunakan untuk kenaikan golongan.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya dugaan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Garut, menggunakan ijasah palasu. Apalagi, saat ini banyak kampus menawarkan pendidikan penyetaraan dengan waktu yang sangat singkat. Biasanya penyetaraan tersebut untuk jenjang S1 dan S2.

“Bisa saja karena ingin cepat naik golongan, maka banyak PNS yang mengikuti pendidikan yang sangat singkat, tanpa memikirkan sebab akibatnya,” tutur Dadang.

Dikatakannya, jika dalam hasil verifikasi tersebut ditemukan adanya penggunaan ijasah yang mencurigakan, pihaknya meminta agar PNS tersebut diberikan sanksi yang sangat berat. Soalnya tindakan ini sudah bertentangan dengan hukum.

Diakuinya, pihaknya juga pernah menemukan data adanya penggunaan ijasah S1 oleh PNS. Yang mana mendapatkan gelar sarjana dengan menempuh pendidikan hanya selama satu tahun. Padahal untuk mendapatkan ijasah S1, pendidikannya bisa mencapai lima tahun. “Sungguh anehkan ada S1 hanya didapat dalam satu tahun,” ujarnya, enggan mengungkap tempat PNS tersebut berdinas dimana.

Sementara Kepala BKD Kabupaten Garut, Asep Saeful Faruq, hingga berita ini diturtunkan, belum bisa dimintai pendapatnya terkait permintaan Komisi A, untuk melakukan verifikasi sejumlah Ijasah PNS Pemkab Garut. @taufiq_akbar
sumber : lensaindonesia.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel