Senin, 22 Juni 2015

PNS Garut diduga banyak yang gunakan ijazah S1 dan S2 palsu

Posted by Admin on Senin, 22 Juni 2015


Diduga kuat banyak skandal penggunaan Ijazah Palsu oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Garut, Jawa Barat. Bupati Garut, Rudy Gunawan pun menaruh perhatian serius.

Menurut Bupati, pihaknya banyak menerima laporan soal ijazah palsu. Bahkan, Komisi A DPRD Garut sudah muncul dalam
pemberitaan di sejumlah media Online. Dalam menanggapi laporan adanya dugaan ijazah palsu yang dimiliki PNS dilingkungan Pemkab Garut, dirinya sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki. Tim khusus tersebut melibatkan Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat.

Baca juga: BKD belum temukan ada PNS Jombang gunakan ijasah palsu dan DPRD Garut minta verifikasi PNS yang pakai ijasah palsu

“Kami sudah membentuk tim khusus untuk menelusuri dan menyelidiki dugaan kepemilikan ijazah palsu yang digunakan para
PNS Garut,” tegas Bupati Garut, Rabu (3/6/2015), usai menghadiri pelepasan siswa SMKN 1 Garut.

Berdasarkan hasil penerlusuran tim khusus tersebut, diungkapkan Bupati, baru lulusan universitas dan sekolah tinggi yang ada di Garut saja dinyatakan bebas dari ijazah palsu. Sedangkan untuk lulusan dari luar Garut, pihaknya masih melakukan penelisikan.

“Kami baru menerima konfirmasi kalau lulusan universitas dan sekolah tinggi Garut saja yang dinyatakan bebas dari ijazah palsu,” tuturnya.

Bupati Garut belum menemukan bukti dugaan penggunaan ijazah palsu yang dimilik pegawainya. Dirinya menduga jika terdapat penggunaan palsu, itu pun merupakan lulusan dari universitas yang berada diluar Garut.

Diakui Bupati, yang paling rawan penggunaan ijazah palsu, yakni pegawai yang menggunakan lulusan S2 dan master. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan universitasnya berada di luar Garut.

Biasanya penggunaan ijzah palsu S1 dan S2, menurut Bupati, digunakan para pegawai untuk kenaikan pangkat atau promosi
jabatan. Jika nantinya ditemukan adanya penggunaan ijazah palsu, maka pihaknya akan meberikan sanksi tegas, yakni menurunkan kembali pangkatnya dan menurunkan jabatannya.

Hal itu dilakukan sesuai dengan arahan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). Diakuinya, selain bisa diturunkan jabatan dan pangkatnya, pihaknya juga akan langsung menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk bisa diproses secara hukum. Soalnya sudah melanggar KUHP Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen.

“Kami tidak akan segan-segan, bisa saja diberhentikan dengan tidak hormat, sedangkan untuk proses hukumnya kami akan
menyerahkan pada yang berwajib, dan diproses sesuai undang-undang,” @taufiq_akbar
sumber : lensaindonesia.com

Previous
« Prev Post